Limo | jurnaldepok.com
Meski tidak semua pelaku usaha yang masuk pada keanggotaan program wira usaha baru (WUB) gagal dalam upaya mengembangkan usahanya, namun Wakil Ketua Komunitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kecamatan Limo, Jaja Sumantri berani mengatakan bahwa secara umum program WUB yang digulirkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dapat dikatakan tidak sukses alias gagal.
“Memang tidak semua gagal, namun hanya sebagian kecil yang berhasil sehingga secara umum program WUB yang dimulai dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dikatakan tidak sukses atau gagal,” ujar Jaja, kemarin.
Kegagalan program WUB menurut Jaja disebabkan sejumlah faktor diantaranya karena di awal tahun 2020 muncul wabah Covid 19 yang berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat yang akhirnya menghambat upaya pengembangan program WUB.
“Ada beberapa penyebab kegagalan WUB, diantaranya karena waktu itu ada wabah Covid 19 namun itu hanya sebagian dari penyebab kandasnya program WUB,” tutur Jaja.
Faktor lain yang menyebabkan mandeknya perkembangan program WUB menurutnya disebabkan faktor kecemburuan sosial di tataran pengurus WUB itu sendiri.
“Banyak Ketua UMKM di tingkat wilayah yang mengundurkan diri lantaran tidak mendapat insentif sementara petugas pendamping WUB mendapat insentif rutin bulanan,” paparnya.
Jaja mengaku dapat memahami keputusan mundur sejumlah Ketua UMKM Kelurahan yang ditugaskan dalam pengembangan program WUB.
Sebab, kata dia, tugas dan kewajiban mencari calon anggota serta menyosialisasikan program WUB di masyarakat terbilang cukup berat karena banyak menyita waktu, menguras tenaga serta pikiran bahkan materi.
“Sepengetahuan kami dari empat kelurahan di wilayah Limo, tiga Ketua UMKM yang ditugaskan pada program WUB kelurahan mundur dan hanya Ketua Kelurahan Limo yang bertahan,” ungkapnya.
Tak hanya program WUB, upaya pemerintah mengembangkan usaha kecil melalui program 1.000 kios gratis yang bekerjasama dengan pengelola minimarket, juga menurutnya gagal lantaran banyak pelaku UMKM yang kemudian menutup stand usahanya karena penghasilan yang didapat tidak bisa menutupi besaran biaya operasional yang harus dikeluarkan, diataranya untuk bayar listrik dan uang kebersihan.
“Ya, waktu itu program 1.000 kios pernah berjalan dan di Limo ada beberapa pelaku UMKM yang sempat mencoba program tersebut, tapi banyak yang gulung tikar karena pendapatan dari berjualan di depan minimarket hasilnya tidak menutupi biaya produksi dan biaya buat pemakaian listrik, uang kebersihan dan keamanan,” paparnya.
Banyak kalangan menilai realisasi program 5.000 WUB dan 1.000 perempuan pengusaha yang dicanangkan Wali-Wakil Wali Kota Depok, Mohammad Idris-Imam Budi Hartono tak lebih merupakan program di atas kertas lantaran tidak jelas hasil dan manfaatnya bagi upaya meningkatkan pendapatan bagi para pelaku usaha kecil di Kota Depok.
Sebelumnya, pemberian modal untuk para Wira Usaha Baru (WUB) yang menjadi program Pemerintah Kota Depok hanya isapan jempol belaka atau omon-omon.
Salah satu alumni program Wirausaha Baru Pemkot Depok, Sandi Ruswayudi kepada wartawan mengatakan, berdasarkan informasi dari pelaksanaan debat pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok pekan lalu menyebutkan telah memberikan bantuan kepada 5.000 WUB ternyata hanya omon-omon.
“Kami rasa ucapan yang disampaikan paslon (IBH-Ririn) tidak benar dan bohong. Karena sampai saat ini kami tidak pernah menerima bantuan permodalan,” kata Sandi Alumni WUB.
Dia menambahkan, memang saat dia bersama pegiat UMKM lainnya mendapatkan pelatihan akan diberikan modal usaha. Namun hingga kini bantuan tersebut tak pernah terealisasi. n Asti Ediawan
